UU Pemda Tak Selesaikan Masalah Sektor Pertambangan

MigasReview, Jakarta – Undang-Undang No 23 Tahun 2014 atau dikenal sebagai UU Pemda  dinilai belum bisa menyelesaikan masalah mendasar di sektor pertambangan.

Menurut Ketua Indonesian Mining Institute (IMI) Prof Irwandy Arif, UU tersebut hanya mengalihkan permasalahan dari kabupaten ke tingkat provinsi. UU yang disahkan pada 30 September 2014 itu menyebutkan bahwa provinsi diberi kewenangan mengenai perizinan pertambangan namun tidak ada sosalisasi dari pemerintah kepada pelaku usaha.

“Dari Kementerian Dalam Negeri sudah ada surat edaran (UU No 23) ke pemerintah daerah tapi tidak ada (sosialisasi) ke pelaku pertambangan. Dari Dirjen Minerba pun sama,” keluh Irwandy dalam acara Sosialisasi Survei Pertambangan Kabupaten di Indonesia periode 2013-2014 di Jakarta, Sabtu (18/4).

IMI memetakan berbagai permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha pertambangan di 17 kabupaten dengan isu utama yang berbeda-beda selama 2013-2014:

  1. Tapanuli Selatan: Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah.
  2. Muara Enim: Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa.
  3. Kutai Timur: Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada. Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah.
  4. Nunukan: Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar kabupaten dan antara pusat dengan daerah.
  5. Tanah Bumbu: Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar kabupaten
  6. Balangan: Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
  7. Barito Utara: Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada
  8. Kota Samarinda: Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
  9. Berau: Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa. Ketidakpastian mengenai daerah mana yang akan dilindungi sebagai taman, hutan lindung, dan situs arkeologi
  10. Tabalong: Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
  11. Kutai Kartanegara: Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar kabupaten, juga antara pusat dengan daerah. Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa.
  12. Kolaka: Ketidakpastian mengenai daerah mana yang akan dilindungi sebagai taman, hutan lindung, situs arkeologi.
  13. Morowali: Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar kabupaten serta antar departemen.
  14. Luwuk Timur: Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar departemen. Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa.
  15. Bangka: Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa.
  16. Mimika: Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar departemen
  17. Sumbawa Barat: Rezim Perpajakan, peraturan ketenagakerjaan

(ty)

Editor Cundoko Aprilianto | Sumber MigasReview.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *