Penerbitan IPPKH Melanggar Regulasi

Dikutip dari: Bisnis Indonesia, 7 Agustus 2018

PT Kideco Jaya Agung menilai penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) kepada perusahaan itu dilakukan tanpa melalui prosedur yang tepat. Menurut, Arfidea Saraswati, kuasa hukum PT Kideco Jaya Agung mengatakan bahwa perusahaan telah melakukan penambangan batubara pada kawasan hutan sejak 1 September 1992.

Penambangan dikawasan hutan tsb dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjam pakai kawasan hutan (PPPKH) No 005/KWL/PTGH-3/1992 yang kemudian diubah dan dinyatakan kembali melalui PPPKH No 3139/KWL/PTGII-3/1998-229/KJA-Adm/VIII pada 12 Agustus 1998, dimana jangka waktu PPKH tersebut adalah 30 tahun terhitung sejak 1 September 1992 dan akan berakhir pada 1 September 2022. Akan tetapi, tanpa permohonan apapun dari Kideco, BKPM menerbitkan IPPKH pada 2 April 2018.

Menurut kuasa hukum Kideco, penerbitan IPPKH tersebut bertentangan dengan ketentuan PP No 105/2015 tentang penggunaan kawasan hutan dan bertentangan dengan Permen LHK No 50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Menurutnya, penerbitan IPPKH oleh BKPM menimbulkan suatu ketidakpastian hukum bagi Kideco dalam menjalankan kegiatan usahanya karena perusahaan tsb dilarang melakukan kegiatan sebelum memperoleh penetapan batas areal kerja kecuali untuk melakukan kegiatan tata batas, membuat kegiatan persiapan pembangunan basecamp  sementara atau pengukuran sarana prasarana.

Dengan melandaskan pada fakta-fakta tersebut, Kideco meminta pembatalan IPPKH karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni izin dikeluarkan tanpa adanya permohonan dari penggugat dan membatalkan PPPKH secara melawan hukum. Direktur PT Kideco Jaya Agung, Dayan Hadipranowo mengatakan bahwa pihaknya telah berusaha melakukan klarifikasi baik ke BKPM maupun ke KLHK namun beliau belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.

Guna menjaga kepastian hukum untuk kegiatan usahanya, Kideco tidak memiliki pilihan lain selain mengajukan gugatan ke PTUN karena upaya hukum melalui PTUN dibatasi hanya 90 hari sejak diterimanya IPPKH. Pada persidangan, selain mengagendakan pembacaan gugatan, majelis hakim yang dipimpin oleh Nasrifal juga menjadwalkan pembacaan jawaban BKPM selaku tergugat. Akan tetapi perwakilan badan itu meminta waktu 1 minggu untuk menyampaikan jawaban karena harus berkoordinasi dengan KLHK.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *