Pemerintah Menghadapi Dilema

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dinilai dihadapkan pada dilema menyusul tenggat pelarangan ekspor mineral bukan hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, yaitu pada 12 Januari mendatang. Upaya menyusun kebijakan baru atau merevisi kebijakan yang ada berpotensi bermasalah. Situasi ini merupakan dampak belum tuntasnya revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pemerintah tengah berusaha mengatasi kebuntuan tersebut dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 23/2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beberapa wacana yang sempat dilontarkan antara lain tetap mengizinkan ekspor konsentrat (mineral hasil olahan) dengan batas tertentu bagi perusahaan pemegang kontrak karya (KK) dengan syarat bersedia mengubah kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Namun, usaha tersebut juga berpotensi bermasalah.

Menurut Ketua Indonesian Mining Institute Irwandy Arif, apabila status kontrak diubah dari KK menjadi IUPK, ekspor konsentrat justru tidak bisa diberikan berdasarkan Pasal 102 dan 103 UU No 4/2009. Pasal tersebut mengatur kewajiban pemegang IUPK untuk melaksanakan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Apalagi, ada klausul dalam undang-undang yang sama yang menyatakan bahwa status KK tetap dihormati sampai habis masa berlakunya.

”Pemerintah berada dalam dilema. Ini menyangkut hal mendasar, yaitu kebijakan pertambangan dan penyelesaian revisi UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang pertama harus dicegah adalah jangan sampai pemerintah dianggap melanggar undang-undang,” ujar Irwandy, Minggu (8/1), di Jakarta.

Ia menambahkan, dalam status KK, mereka (perusahaan pemegang KK) justru diizinkan mengekspor konsentrat. Walaupun ada aturan turunan dari UU No 4/2009 yang menyatakan mulai 12 Januari 2017 tidak diizinkan ekspor konsentrat, hal itu tidak semata-mata membatalkan kesepakatan yang ada dalam KK. Namun, katanya, diskursus mengenai hal tersebut masih bisa diperdebatkan.

Mengenai posisi pemerintah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengakui ada celah hukum terkait kebijakan mengenai pelonggaran ekspor konsentrat. Namun, ia tak menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan celah hukum tersebut.

”Kelemahan dari sisi hukumnya. Kalau cara ini yang ditempuh, mengubah ini, maka akan ada sisi di mana kita melanggar undang-undang. Dari sisi ini bagaimana, dari sisi itu bagaimana, itu sedang dibicarakan. Semuanya masih dalam proses,” ucap Arcandra, akhir pekan lalu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Golkar Satya Widya Yudha mengatakan, pemerintah dapat menggunakan haknya menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memecah kebuntuan soal ekspor konsentrat. (APO)

 

 

Artikel Asli dapat dilihat pada Harian Kompas tanggal 9 Januari 2017 Hal 1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *