Momentum Perbaiki Industri

8 Agustus 2016

Irwandy Arif
Saya meragukan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) bias selesai tahun ini. Karena itu, ketidakpastian ini bakal mengganggu rencana investasi dan kepastian berusaha.
Perlu adanya jalan keluar yang harus dilakukan semua stakeholder. Jalan keluar terbaik berasal dari pemerintah maupun DPR untuk mengatasi ini adalah dengan segera mengubah UU Minerba, atau paling tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
Jika pilihannya Perpu, saya menyarankan bahwa Perpu yang diterbitkan harusnya hanya mengakomodasi industri yang telah berkomitmen untuk membangun pabrik pemurnian mineral atau smelter. Saat bersamaan, pemerintah dan DPR serta semua stakeholder pertambangan bersatu untuk menyelesaikan Revisi UU Minerba agar bisa melakukan perbaikan industri ini secara komprehensif. Jadi bukan untuk kepentingan jangka pendek.
Indonesia perlu memperbaiki industri pertambangan yang saat ini situasinya kurang baik. Industri ini perlu kepastian investasi maupun kepastian berusaha.
Upya meningkatkan nilai tambah dengn mengolah konsentrat mineral di dalam negeri, sejatinya sejalan dengan rencana industrialisasi nasional. Karena itu pemerintah perlu membuat regulasi dan pengawasan untuk mencapainya.
Jangan lagi membuat aturan yang ujungnya di langgar sendiri. Contohnya pada 11 Januari 2014, Menteri ESDM mengeluarkan Permen 1/2014 yang menyatakan pemegang kontrak karya, setelah tiga tahun dikeluarkannya Permen, hanya boleh menjual produk hasil pemurnian. Artinya mereka boleh tidak melaksanakan pemurnian sampai 11 Januari 2017.
Permen itu malah mencederai azas hokum lex superior derogate lex inferiori dalam hirarki perundang-undangan, karena bertentangan dengan UU.

Oleh: Pratama Guitarra

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kontan edisi 8 Agustus 2016, di halaman 1 dengan judul Analisis “Momentum Perbaiki Industri”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *