Ekspor Mineral Dilonggarkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akhirnya tetap mengizinkan ekspor mineral bukan hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan syarat tertentu. Sejumlah pertimbangan melatarbelakangi keluarnya kebijakan tersebut. Namun, DPR memandang masih ada celah hukum dalam kebijakan yang dibuat pemerintah itu.

Dalam konferensi pers, Kamis (12/1) sore, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengumumkan penerbitan aturan baru terkait kebijakan pemerintah terhadap ekspor mineral. Peraturan itu merupakan hasil perubahan keempat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Ia mengatakan, hanya perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan IUP khusus (IUPK) yang bisa menjual mineral bukan hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Dengan demikian, perusahaan pemegang kontrak karya tidak lagi bisa mengekspor konsentrat (mineral hasil pengolahan) sejak berlakunya aturan ini.

“Mereka (perusahaan pemegang kontrak karya) harus mengubah status menjadi IUPK untuk bisa mengekspor konsentrat. Syarat lainnya adalah mereka harus membangun smelter di dalam negeri dalam jangka waktu lima tahun. Apabila tidak mampu menyelesaikan dalam batas waktu tersebut, sanksinya adalah izin ekspor dicabut,” kata Jonan.

Syarat lainnya, kata Jonan, perusahaan pemegang IUP dan IUPK wajib melakukan divestasi saham secara bertahap hingga sedikitnya 51 persen kepada pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.

Ketentuan itu berlaku bagi perusahaan tambang yang melakukan penambangan terbuka atau penambangan bawah tanah. Divestasi saham hingga mencapai sedikitnya 51 persen dalam waktu tertentu akan diatur lebih lanjut.

Mengenai kewajiban pembangunan smelter, menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, pemerintah akan membentuk tim khusus yang mengawasi dengan ketat mengenai kemajuan pembangunan smelter.

Mineral mentah

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 5/2017, dalam Pasal 10 disebutkan, pemegang IUP dan IUPK jenis nikel dan bauksit dapat menjual nikel kadar kurang dari 1,7 persen dan bauksit dengan kadar lebih dari 42 persen ke luar negeri. Syaratnya, selain membangun smelter, bijih nikel dan bauksit dengan kadar tersebut harus terserap oleh smelter di dalam negeri sedikitnya 30 persen dari kapasitas smelter.

Mengenai hal itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Golkar, Satya Widya Yudha, berpendapat, kebijakan tersebut menyisakan celah hukum. Sebab, dalam Pasal 102 dan 103 Undang-Undang No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan, pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Sementara itu, Ketua Indonesian Mining Institute Irwandy Arif mengatakan, ketentuan mengenai dibolehkannya ekspor nikel dan bauksit kadar tertentu, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 5/2017, bisa menimbulkan polemik. Sebab, dengan kadar yang telah ditentukan, nikel dan bauksit tersebut masih masuk dalam kategori bijih.

Head of Corporate Communications PT Amman Mineral Nusa Tenggara (sebelumnya bernama Newmont Nusa Tenggara) Rubi W Purnomo saat ditanya dampak perusahaan atas tidak diizinkannya ekspor konsentrat tembaga mengatakan, operasi perusahaan masih berjalan normal. (APO/HAM/NTA)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Januari 2017, di halaman 1 dengan judul “Ekspor Mineral Dilonggarkan”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *